Akhirnya Film tentang Budak Seks Zaman Perang diputar dalam Festival Film Jepang

Festival Film Jepang akhirnya memberanikan memutar film documenter yang bercerita tentang perempuan yang mana dipaksa menjadi pekerja seks di zaman perang. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya ada pro dan kontra seperti misalnya keputusan yang memicu kecaman, dan akhirnya  sempat membatalkan pemutarannya. 

Akhirnya Film tentang Budak Seks Jaman Perang diputar di Festival Film Jepang

Penyelenggara festival yang dihelat di Kawasaki itu menyatakan bahwa ada kemungkinan masalah keamanan terkait dengan pemutaran film itu. namun sekarang telah teratasi. Puluhan ribu ‘budak seks’ dari Asia, termasuk dari Indonesia, terpaksa bekerja di bordil militer Jepang.

Kelompok  nasionalis Jepang menyangkap bahwa perempuan-perempuan ini dipaksa menjadi pekerja seks. Permulaan tahun ini, pameran tentang “budak seks” dipaksa harus ditutup selama kurang lebih 2 bulan karena muncul ancaman bakal dibakar. 

Alasan dibalik Adanya Perubahan

Keputusan untuk tak memutar film itu diubah setelah “banyak pihak yang menyatakan siap memberikan bantuan untuk mengatasi kekhawatiran keamanan,” begitu lah kata seorang anggota dewan pelaksana pada kantor berita AFP. Beberapa sutradara yang mana terlibat dalam festival film juga mengecam rencana untuk tak memutarkan film tersebut. Salah satu sutradara malahan menarik filmnya sendiri dari festival sebagai bentuk protesnya. 

Film dengan judul “Shusenjo: The Main Battelground of the Comfort Women Issue” sekarang ini dijadwalkan akan tayang di hari terakhir festival. Walaupun demikian, sebagian orang yang muncul di film tersebut telah mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Negeri Tokyo. Mereka meminta ganti rugi dan juga mendesak agar film lintasarea tersebut tak diputar. 

Mereka mengatakan bahwa mereka bersedia muncul di documenter itu karena berpikir bahwa ini adalah bagian dari penelitian dan bukannya dalam merangka pembuatan film, itu laporan yang dikutip dari BBC Indonesia. 

Mengenal Siapakah ‘Budak Seks’ Itu 

Ahli sejarah sendiri memperkirakan bahwa ada 200.000 perempuan yang dipaksa bekerja di bordil untuk melayani tentar Jepang pada saat jaman penjajahan. Kebanyakan dari mereka asalnya dari Korea, namun juga ada yang dari Taiwan, Filipina, China dan Indonesia. sejumlah kelompok nasionalis Jepang pasalnya menyangkal pernyataan tersebut. 

Mereka menegaskan bahwa tidak ada bukti tertulis bahwa militer Jepang pada saat itu memerintahkan perekrutan perempuan secara paksa. Masalah budak seks ini adala salah satu yang memantik pertikaian antara Jepang dengan sejumlah negara tetangga di Asia lainnya. 

Tokyo sendiri menyatakan bahwa traktat 1965 yang mana memulihkan hubungan diplomatic dan pemberian bantuan keuangan Jepang lebih dari US$800 juta atau sebesar Rp. 11 Triliun untuk Korea Selatan tela menyelesaikan masalahnya. Di tahun 2015, Jepang juga sudah menandatangani persetujuannya dengan Korea Selatan untuk mengatasi persoalan ini. 

Jepang meminta maaf dan berjanji pula untuk membayar 1 miliar yen atau setara dengan Rp. 129 miliar-jumlah yang diminta oleh Korsel- untuk para korban. Sejumlah pengecamnya juga mengatakan persetujuan dicapai tanpa adanya konsultasi dengan korban-korbannya. 

Di Indonesia sendiri, perempuan dari Jawa pada saat itu dibawa ke garis depan peperangan, seperti misalnya ke Kalimantan, Maluku, Sulawesi, bahkan di Pulau Buru juga. Salah satunya adalah Sri Sukanti (80an tahun) yang saat itu baru berusia 9 tahun saat dibawa oleh tentara Jepang ke Gedung Papak, Purwodadi, Jateng. 

“Wah, ayah saya semaput (pingsan) saya dibawa dikira mau dibunuh. Terus ada lagi teman saya sekolah, dikira mau dibunuh, ‘Jangan, saya saja, saya saja,’ kata Sri. 

Kemenkominfo dan KPI Akan Awasi Konten Netflix dan Youtube

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pasalnya mendukung adanya pengawasan konten di Netflix dan YouTube serta beberapa konten digital yang lainnya. Hal tersebut disampaikan langsung Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu terkait dengan sikap KPI yang merencakan untuk melakukan pengawasan pada konten Netflix dan YouTube.

Kemenkominfo Akan Awasi Konten Netflix dan YouTube

“Kami dorong karena memang diperlukan sebuah Lembaga yang bisa membantu mengawasi konten siaran di Netflix, YouTube dan juga media-media digital baru yang lainnya,” ungkap Ferdinandus dikutip dari CNN Indonesia pada hari Rabu (7/8) lalu.

Ia juga berpendapat bahwa pengawasan harus tetap diberikan untuk sewaktu-waktu bisa melihat isu atau pun masalah tertentu dalam konten Netflix dan juga YouTube. Pengawasan konten digital disebutnya akan berbeda dengan pengawasan togel sydney yang diberikan pada radio dan televisi.

Walaupun mendukung pengawasan konten, Ferdinandus mengatakan bahwa hal itu belum tentu juga dilakukan oleh KPI. Ia Cuma menegaskan bahwa pengawasan mesti dilakukan badan atau pun Lembaga yang mumpuni dan independent.

Pengawasan konten digital seperti misalnya Netflix dan juga YouTube belum dapat dilakukan oleh pihak KPI karena belum ada regulasi yang jelas mengatur kewenangan itu. Sekarang ini pengawasan baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 soal Penyiaran. Regulasi tersebut, menurutnya mengatur bahwa KPI dapat melakukan pengawasan melalui media yang lainnya.

“Jadi memang bagusnya menunggu penegasan di level Undang-Undang kalau pun (pengawasan konten Netflix dan Youtube) diberikan pada KPI atau Lembaga yang lainnya,” ucapnya lagi.

KPI Tetap ‘Ngotot’ Akan Awasi Konten Netflix dan YouTube

Memang sebelumnya diketahui bahwa Ketua KPI, Agung Suprio menyatakan bahwa KPI memiliki rencana untuk mengawasi konten digital media yang berbasis internet seperti misalnya YouTube dan Netflix. Menurut dirinya, pengawasan dilakukan karena banyak sekali generasi millennial memilih YouTube dan Netflix sebagai tontonannya sehari-hari.

Pengawasan pun sangat diperlukan untuk menerapkan perlakuan adil antara media konvensional dan juga media yang baru berbasis internet ini, begitu lah menurut Agung.

Soal rencana pengawasan konten, dilansir dari CNN Indonesia bahwa KPI memang berencana kuat melakukannya. Namun belum ada tanggapan dari pihak Netflix.

Namun tetap saja Agung mengatakan bahwa sekarang ada transisi penonton di Indonesia yang berpindah dari media konvensional misalnya radio dan TV ke Netflix dan YouTube.

“Kalau generasi digital, digital native yang lahir di era baru ini mereka sudah lebih banyak mengonsumsi media baru daripada media konvensional. Ini yang perlu diawasi supaya sesuai dengan filosofi atau pun kepribadian mereka,” imbuhnya lagi dilansiri dari CNN Indonesia dari sambungan telepon Kamis (8/9) lalu.

Ia juga menyatakan bahwa media baik yang konvensional atau pun yang baru adalah agen sosialisasi di masyarakat. Konten-konten media yang mana diyakini bisa merubah karakter bangsa. Sehingga, pengawasan memang sangat perlu dilakukan.

Selama ini KPI Cuma berwenang mengawasi konten media konvensional yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Tapi masyarakat yang menikmati konten di media konvensional sudah makin berkurang.

“Tentunya kami harus (mengatur) gimana konten itu sesuai dengan falsafah atau kepribadian bangsa,” ungkapnya lagi.

Ia menegaskan bahwa pengawasan konten YouTube dan Netflix dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja dan juga di mana saja. Tidak seperti konten media konvensional yang selama ini sudah diatur pembagian waktunya.