Kemenkominfo dan KPI Akan Awasi Konten Netflix dan Youtube

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pasalnya mendukung adanya pengawasan konten di Netflix dan YouTube serta beberapa konten digital yang lainnya. Hal tersebut disampaikan langsung Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu terkait dengan sikap KPI yang merencakan untuk melakukan pengawasan pada konten Netflix dan YouTube.

Kemenkominfo Akan Awasi Konten Netflix dan YouTube

“Kami dorong karena memang diperlukan sebuah Lembaga yang bisa membantu mengawasi konten siaran di Netflix, YouTube dan juga media-media digital baru yang lainnya,” ungkap Ferdinandus dikutip dari CNN Indonesia pada hari Rabu (7/8) lalu.

Ia juga berpendapat bahwa pengawasan harus tetap diberikan untuk sewaktu-waktu bisa melihat isu atau pun masalah tertentu dalam konten Netflix dan juga YouTube. Pengawasan konten digital disebutnya akan berbeda dengan pengawasan togel sydney yang diberikan pada radio dan televisi.

Walaupun mendukung pengawasan konten, Ferdinandus mengatakan bahwa hal itu belum tentu juga dilakukan oleh KPI. Ia Cuma menegaskan bahwa pengawasan mesti dilakukan badan atau pun Lembaga yang mumpuni dan independent.

Pengawasan konten digital seperti misalnya Netflix dan juga YouTube belum dapat dilakukan oleh pihak KPI karena belum ada regulasi yang jelas mengatur kewenangan itu. Sekarang ini pengawasan baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 soal Penyiaran. Regulasi tersebut, menurutnya mengatur bahwa KPI dapat melakukan pengawasan melalui media yang lainnya.

“Jadi memang bagusnya menunggu penegasan di level Undang-Undang kalau pun (pengawasan konten Netflix dan Youtube) diberikan pada KPI atau Lembaga yang lainnya,” ucapnya lagi.

KPI Tetap ‘Ngotot’ Akan Awasi Konten Netflix dan YouTube

Memang sebelumnya diketahui bahwa Ketua KPI, Agung Suprio menyatakan bahwa KPI memiliki rencana untuk mengawasi konten digital media yang berbasis internet seperti misalnya YouTube dan Netflix. Menurut dirinya, pengawasan dilakukan karena banyak sekali generasi millennial memilih YouTube dan Netflix sebagai tontonannya sehari-hari.

Pengawasan pun sangat diperlukan untuk menerapkan perlakuan adil antara media konvensional dan juga media yang baru berbasis internet ini, begitu lah menurut Agung.

Soal rencana pengawasan konten, dilansir dari CNN Indonesia bahwa KPI memang berencana kuat melakukannya. Namun belum ada tanggapan dari pihak Netflix.

Namun tetap saja Agung mengatakan bahwa sekarang ada transisi penonton di Indonesia yang berpindah dari media konvensional misalnya radio dan TV ke Netflix dan YouTube.

“Kalau generasi digital, digital native yang lahir di era baru ini mereka sudah lebih banyak mengonsumsi media baru daripada media konvensional. Ini yang perlu diawasi supaya sesuai dengan filosofi atau pun kepribadian mereka,” imbuhnya lagi dilansiri dari CNN Indonesia dari sambungan telepon Kamis (8/9) lalu.

Ia juga menyatakan bahwa media baik yang konvensional atau pun yang baru adalah agen sosialisasi di masyarakat. Konten-konten media yang mana diyakini bisa merubah karakter bangsa. Sehingga, pengawasan memang sangat perlu dilakukan.

Selama ini KPI Cuma berwenang mengawasi konten media konvensional yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Tapi masyarakat yang menikmati konten di media konvensional sudah makin berkurang.

“Tentunya kami harus (mengatur) gimana konten itu sesuai dengan falsafah atau kepribadian bangsa,” ungkapnya lagi.

Ia menegaskan bahwa pengawasan konten YouTube dan Netflix dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja dan juga di mana saja. Tidak seperti konten media konvensional yang selama ini sudah diatur pembagian waktunya.